<![CDATA[Konflik yang berkelanjutan bisa menjadi tindak pidana dari salah satunya gejala sosial yang terjadi dalam personal maupun bersama yang mungkin tidak bisa di hindari, yang menjadi satu kendala dalam berkomunikasi yang memiliki perselisihan satu sama lainnya. Ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini melakukan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan proses komunikasi melalui restoratif justice. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif. Serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil Pembahasan penelitian ini Proses komunikasi dalam restorative justice harus mencapai penutupan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa korban merasa dihargai, pelaku mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya, dan komunitas dapat melanjutkan dengan pemulihan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.]]>
Copyrights © 2024
