<![CDATA[AbstrakCakupan pemberian ASI eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah (51,18%) lebih rendah dari target Nasional (80%). Di Provinsi ini jumlah pekerja wanita cukup tinggi (59,98%) dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bersama 3 Menteri Tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja sudah ada, tetapi masih banyak instansi yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview dan observasi. Responden/subjek penelitian adalah Kasie Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA), Kasie Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kasie Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan utama serta Pimpinan Instansi Pemerintah dan Perusahaan sebagai informan triangulasi. Analisis dilakukan dengan content analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak instansi yang belum menyediakan ruang laktasi di tempat kerja. Belum ada komunikasi antara BPPPA, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Provinsi dan belum terbentuk kelompok kerja dari ketiga instansi tersebut. Hanya 1 dari 3 instansi swasta yang telah menerima informasi kebijakan. Belum ada alokasi dana, tenaga dan sarana khusus untuk pelaksanaan kebijakan. Semua pelaksana bersikap mendukung. Belum ada Perda khusus tentang ASI eksklusif. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum terlaksana dengan baik karena belum adanya Perda khusus tentang ASI eksklusif. AbstractCoverage of exclusive breastfeeding in the South Kalimantan province was still low (51.18%); it was lower than the national target (80%).The number of working mothers in this province was relatively high and it was increasing in the last several years. Policies concerning breastfeeding during working time in the work place, such as decrees, government regulations, and common regulation from three ministers had been established. However, a number of institutions had not obeyed the policies. Objective of the study was to explain the implementation of exclusive breastfeeding for working mothers in South Kalimantan Province.This was a qualitative study. Data collection was done through in-depth interview and observation. Study respondents/subjects were a head of women empowerment section of the women empowerment and child protection institution (BPPPA), a head of human resource section of the labor and transmigration department, and a head of nutrition section of South Kalimantan province health office. Those respondents were considered as main informants. Triangulation informants were leaders of government institutions and leaders of companies. Content analysis method was applied in the data analysis.Results of the study showed that a number of institutions had not provided lactation room in the work place. No communication was done among BPPPA, Disnakertrans, and province health office. Working group from those three institutions had not been established. Only one of three private institutions had received information regarding the policies. No funding was allocated, human resource and specific facilities to implement policies were not provided. All executors supported the policies. Specific district government regulations concerning exclusive breastfeeding had not been established. In conclusion, implementation of exclusive breastfeeding policy for working mothers in South Kalimantan province was not done properly. It was caused by no specific local government regulations concerning exclusive breastfeeding.]]>
Copyrights © 2014
