<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.]]>
Copyrights © 2024
