<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk tipe penelitian normatif-empiris. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni sebagai penetrative linkage dan reactive linkage. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; Pasal 221 s.d 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat negara yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia.]]>
Copyrights © 2023
