<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi, hal ini berjalan sejak berlakunya Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Parepare masih ada yang belum stabil dan begitu baik. Dimana pada derajat desentralisasi fiskal masih dikategorikan rendah sekali, ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi, kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali, dan efektivitas keuangan daerah pada tahun 2018 dan 2019 dikategorikan cukup efektif sedangkan pada tahun 2020 dikategorikan naik menjadi sangat efektif.]]>
Copyrights © 2023
