Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Wiliandri, Widia
Rosadi, Otong

Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)

Dalam ketentuan hukum pidana, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa/walinagari yang ikut berkampanye dan menguntungkan salah satu pihak, merupakan jenis tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya kurang dari satu tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan/atau sebutan walinagari dilarang untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diklasifikasikan sebagai pidana pemilu dalam konteks menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan ialah data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.