Analisis Prosedur Pelayanan Klaim Santunan Kematian di Kabupaten Jembrana

I Gede Sara Pradita (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)
I Ketut Winaya (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)
Kadek Wiwin Dwi Wismayanti (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)

Ethics and Law Journal: Business and Notary
Vol. 1 No. 3 (2023)

This research aims, namely to analyze the application of death benefit claim service procedures, and analyze the obstacles of the Jembrana Regency Government in the application of death benefit claim service procedures. In this study the authors used a type of qualitative research with descriptive methods. The analysis in this study uses the theory of public service management. The findings of the research conducted show that the death benefit claim procedure in Jembrana Regency has been realized quite well, but there are several problems such as the death benefit program has not been able to provide maximum service to the community as service recipients, unclear completion time when submitting applications to service completion including complaints, the competence of service officers who are not in accordance with the required knowledge or field of work and behavior and the existence of work delays that cause delays in the process of registering death benefit claims. Keywords: Claim procedures, Service Management, Death Benefits ABSTRAK Riset ini bertujuan, yaitu guna menganalisis penerapan prosedur pelayanan klaim santunan kematian, serta menganalisis hambatan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana pada penerapan prosedur pelayanan klaim santunan kematian. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori manajemen pelayanan publik. Hasil temuan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa prosedur klaim santunan kematian di Kabupaten Jembrana sudah terealisasikan dengan cukup baik namun terdapat beberapa permasalahan seperti program santunan kematian belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, waktu penyelesaian yang kurang jelas saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, kompetensi petugas pelayanan yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau bidang pekerjaan dan perilaku yang dibutuhkan serta adanya penundaan pekerjaan yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses pendaftaran klaim santunan kematian. Kata Kunci : Prosedur klaim, Manajemen Pelayanan, Santunan Kematian