Determinasi Belanja APBDESA Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe

Gebriuna Apriyani (Politeknik Negeri Lhokseumawe)
Indra Wijaya (Politeknik Negeri Lhokseumawe)
Kheriah Kheriah (Politeknik Negeri Lhokseumawe)

Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen
Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen

Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dihinggapi oleh permasalahan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan dalam pengentasasan kemiskinan, salah satunya melalui penyaluran dana desa. Dana desa (APBDesa) digunakan untuk: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Kemiskinan diindikasikan melalui Keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Program Keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Uji Chow dan Uji Hausman test merekomendasikan Fixed Effect Model, sedangkan Uji Lagrange Multiplier merekomendasikan Common Effect Model. Determinasi dari ketiganya menunjukkan bahwa belanja melalui APBDesa hanya relatif kecil dapat menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih meningkatkan proses pendampingan kepada desa khususnya dalam perencanaan belanja yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan karena masih terdapat belanja desa yang tidak bersentuhan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan.