<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koordinasi pemerintah Sumatera Barat dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi, serta solusi untuk mengatasinya. Meski upaya pemerintah provinsi Sumatera Barat signifikan, indeks potensi radikalisme (IPR) masih tinggi, menunjukkan perlunya koordinasi lebih efektif antar lembaga pemerintah. Penelitian kuasi kualitatif ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi non partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dipengaruhi oleh faktor kesatuan tindakan, pembagian kerja, komunikasi, dan kedisiplinan, serta masih terkendala oleh faktor internal dan eksternal seperti ketiadaan payung hukum yang jelas, kurangnya distribusi akses data, dan pengaruh media sosial. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan pedoman koordinasi, pendistribusian akses data, dan optimalisasi penjadwalan kegiatan. Implikasi temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan dan pedoman untuk koordinasi yang lebih efektif.]]>
Copyrights © 2024
