<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi pemahaman aspek kebahasaan dalam teks yang menjadi dasar tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik, serta bagaimana peran ahli bahasa dalam menganalisis teks terkait. digunakan melibatkan analisis dokumen hukum terkait, studi kasus yang mengacu pada permasalahan ahli bahasa dan praktisi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa ahli bahasa mempunyai peran penting dalam menganalisis dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan kata dan konteksnya dalam teks yang menjadi dasar tuntutan pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran ahli bahasa dapat memberikan kontribusi penting dalam memastikan penerapan hukum didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang aspek kebahasaan dan semantik teks yang dibuktikan. Peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta implikasinya terhadap keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu di bidang komunikasi elektronik merupakan aspek yang harus selalu diperhatikan. dipertimbangkan.]]>
Copyrights © 2024
