<![CDATA[Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran]]>
Copyrights © 2023
