<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai gagasan perbaikan terkait kementerian dan jabatan Menteri yang ada di Indonesia. Situasi pelik terkait jabatan Menteri disebabkan adanya potensi penggunaan jabatan menteri untuk kepentingan politis. Disisi lain terdapat harapan public untuk mendapatkan menteri-menteri professional yang tidak politis. Dalam momentum UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang masuk dalam long list program legislasi nasional, tulisan ini berupaya memberikan masukan terhadap pembaharuan UU Kementerian tersebut. Menggunakan metode doktrinal, tulisan ini memberikan rekomendasi pembatasan terhadap wakil menteri, menteri koordinator, rangkap jabatan dan kewenangan pembentukan peraturan menteri. Gagasan ini menjadi penting, utamanya untuk memperkuat checks and balances dalam sistem presidensial di Indonesia untuk tidak kehilangan jati dirinya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mencari landasan teoritis, serta menganalisis data sekunder. Keberadaan menteri dan wakil menteri yang cukup banyak dan merata pada hampir semua partai koalisi membuat mekanisme pengawasan dan legislasi parlemen menjadi lemah, sehingga diperlukan suatu pembatasan. Pembatasan lainnya yang perlu dilakukan adalah terkait kewenangan menteri dalam membentuk peraturan. Dalam hal ini salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan kedudukan delegasi pengaturan dari undang-undang kepada Presiden, bukan peraturan menteri.]]>
Copyrights © 2023
