Pertumbuhan ekonomi sejatinya harus berkualitas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Indonesia merupakan negara yang memiliki target pembangunan ekonomi yang inklusif. Beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain; pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5%; ketidakstabilan global; depresiasi rupiah; gini ratio; kemiskinan; potensi pajak yang belum dioptimalkan; tax ratio dibawah 15%; shadow economy; dan kualitas SDM yang masih rendah. Oleh karena itu, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan sektor perpajakan. Framework dari kebijakan ini terdiri dari tiga agenda yakni; regulation, incentive, dan distribution. Agenda distribution terdiri dari retribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Agenda regulation berisi peningkatan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agenda incentive berupa pembelian tax holiday pada sektor inklusif.
Copyrights © 2024