<![CDATA[Abstract. Law enforcement of cyber crimes in an effort to provide protection to victims in trading robot cases is an important thing to do. This is because cases of illegal trading robots are increasingly occurring in Indonesia and causing large losses for the victims. This research aims to analyze law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data was collected by literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The research results show that law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases is still not optimal. This is caused by several factors, including a lack of public understanding about cyber crimes, including cases of trading robots. A lack of coordination between law enforcement agencies in handling robot trading cases. There are no specific laws and regulations governing criminal acts of trading robots. Meanwhile, if you look at Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, there are several articles in this law that can be imposed on perpetrators of criminal acts. Some of them are Article 27 paragraph (2), Article 28 paragraph (1), Article 32 paragraph (1) and Article 35. Meanwhile, legal protection measures for victims of cyber crime in the case of trading robots that can be implemented are repressive legal protection, if Judging from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, there are several articles relating to forms of legal protection for victims of cyber crime in the case of trading robots, including Article 26 and Article 38. Keywords: Cyber Crime, Legal Protection, Robot Trading. Abstrak. Penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kasus robot trading ilegal semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana siber, termasuk kasus robot trading.Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus robot trading.Belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang tindak pidana robot trading. Adapun jika tinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa Pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Beberapa diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35. Sedangkan Upaya perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa Pasal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading ini diantaranya adalah Pasal 26 dan Pasal 38.]]>
Copyrights © 2024
