PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA

Ahmad Basuki (Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka bekerjanya negara hukum (materiil) atau demokratis. Negara hukum yang konsolidasi demokrasinya masih lemah menyebabkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut sering disalahgunakan sehingga memicu terjadinya “mafia peradilan”. Seiring dengan momentum reformasi, maka dengan mempertimbangkan pengalaman dan praktek peradilan di masa lalu, upaya pengembangan dan reformasi lembaga peradilan harus diarahkan pada administrasi peradilan yang transparan, ketat dalam pengawasan serta tegas dalam penindakan, sehingga akan mampu melahirkan lembaga peradilan yang akuntabel dan bermartabat. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas sebagai manifestasi sebagai negara yang demokratis.Judicial independence is a prerequisite that must be met in the context of the operation of democratic state. State laws which the consolidated democracies are weak could cause the independence of judicial power principle became so often misused and thus causing “judicial mafia”. Along with the reformation momentum, then by considering the experience and practice of justice in the past, the development and reformation of the judiciary should be directed to the administration of justice in a transparent, rigorous oversight and resolute in action, so it will be able to bring the judiciary accountable and dignified. Judicial independence must be balanced with the accountability principle as a manifestation of a democratic state.