<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif atau bisa juga disebut penelitian doktriner dengan menggunakan Undang-Undang yang relevan bagi penelitian ini sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), serta terdapat sanksi pidana maupun perdata di dalam UU PDP yang bisa diterapkan kepada para pelanggar data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka sendiri, serta masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan mengikuti sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah.]]>
Copyrights © 2023
