<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis telrkait keabsahan hulkulm pelrjanjian selwa rahim (sulrrogatel mothelr) jika ditinjaul belrdasarkan pelrspelktif hulkulm pelrdata Indonelsia, akibat yang ditimbulkan serta ulpaya yang dapat dilakulkan olelh pelmelrintah. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran telah berhasil menciptakan program - program yang menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan dengan cara alamiah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut sewa rahim (surrogate mother). Namun praktik ini mulai mengalami perubahan makna juga menimbulkan banyak permasalahan sehingga melnjadi topik pelrdelbatan yang dikaitkan delngan kelbelradaan pelrelmpulan, eltika, hulkulm, dan sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa rahim (surrogate mother) tidak sah sebagai suatu perjanjian dan harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian sewa rahim (surrogate mother) juga menimbulkan akibat dan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti ibu pengganti yang dicap buruk di masyarakat, tidak adanya kepastian status anak, serta terjadi konflik jika ibu pengganti tidak mau menyerahkan anak tersebut. Pemerintah selaku regulator memiliki peran dan kewenangan untuk mengupayakan regulasi dan kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang terkait perjanjian sewa rahim (surrogate mother). Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, Peraturan Hukum]]>
Copyrights © 2024
