<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara terhadap korban dan aparatur penegak hukum yang menangangi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa restitusi dalam Pasal 51 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak belum terimplementasikan dengan baik di Kota Lhokseumawe, hal inidikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu, faktor pertama; persoalan yuridis, dalam hal ini Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat terjadi ketidaksinkronan dalam mengatur hak restitusi dengan baik dan jelas serta belum adanya aturan turunan seperti peraturan gubernur yang mengatur mekanisme permintaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Faktor kedua; aparatur penegak hukum sejauh initidak berupaya ekstra dalam memperjuangkan hak-hak anak sepenuhnya selaku korban pemerkosaan. Faktor ketiga; kurangnya pengetahuan hukum korban terkait adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan restitusi dalam Pasal 51 tersebut. Faktor keempat; jikalaupun pelaku dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 gr emas murni sesuai Pasal 51 Qanun Jinayat, dalam hal pemberian restitusi sangat tergantung pada kemampuan keuangan pelaku karena pelaku pemerkosaan pada umumnya orang yang tidak mampu secara finansial. ]]>
Copyrights © 2023
