<![CDATA[Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi salah satunya di bidang e-commerce dan e-govermence, maka pemerintah memberikan layanan elektonik terkait dengan hak Tanggungan, Pemasangan Hak Tanggungan yang semula secara manual dimana PPAT harus datang langsung ke kantor BPN untuk mewakili bank mengurus keseluruhan sampai diterbitkannya sertipikat Hak Tanggungan, kini tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap keabsahan dokumen - dokumen pendukung yang dimuat dalam sebuat surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, Oleh karenanya Penulis ingin meneliti tentang Implementasi Pelayanan Pemasangan Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kendala pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam peneliyian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach). Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data sekunder dengan mengkaji sumber yang berasal dari buku-buku dan karya ilmiah serta data primer yang berasal dari Undang-Undang yang mengikat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Dalam hal pelaksanaan pendaftaran setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, masih tergantung kesiapan masing-masing Kantor Pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik, meskipun tujuan utama dari HT-el ini untuk memberikan kemudahkan dalam sistem pelayanan namun masih banyak problem atau kendala yang muncul dalam pelayanan dan penerapan sistem HT-el ini.]]>
Copyrights © 2024
