<![CDATA[P Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum yang diinginkan oleh pembuatnya, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum yang terkait dengan keadilan. Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran penting dalam ekonomi perkotaan, terutama di kota padat penduduk seperti Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dikeluarkan untuk mengatur agar PKL dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut di Pekanbaru serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan mempelajari dokumen terkait seperti peraturan, kebijakan, dan laporan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan dalam implementasinya. Pengawasan terhadap PKL yang melanggar aturan belum efektif, pemberdayaan PKL dalam pengembangan keterampilan dan akses pasar masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antar instansi terkait perlu diperkuat.Untuk meningkatkan implementasi peraturan, disarankan agar pemerintah kota Pekanbaru memperkuat pengawasan, meningkatkan akses PKL terhadap pelatihan keterampilan dan pasar, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Evaluasi periodik terhadap pelaksanaan peraturan juga perlu dilakukan untuk menilai dampaknya dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.]]>
Copyrights © 2024
