<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah kajian normative yang dijabarkan secara deskriptif. Berbagai sumber diolah dalam penelitian ini seperti perundang-undangan, norma, buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel penelitian. Dalam studi ini, hasil yang didapatkan adalah di Indonesia, tidak mengherankan jika penanganan masalah lingkungan relatif lambat karena sanksi administratif bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dimana kekuatan koersif pemerintah menggunakan sarana untuk mendorong kepatuhan hukum atau dengan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum tanpa harus menghukum pelaku melalui hukuman yang menimbulkan efek jera melalui hukuman. Potensi hukum pidana lingkungan sebagai instrumen primum remedium untuk melindungi tatanan ekologi semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran politik warga negara tentang bahaya kerusakan lingkungan. Dalam situasi tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai senjata pertama ketika instrumen hukum lain seperti perdata atau administrasi dianggap tidak mampu mengatasi kejahatan lingkungan yang sistematis dan menimbulkan kerugian material yang luas. Kata kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Sanksi ]]>
Copyrights © 2023
