<![CDATA[Hadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab tantangan perubahan pelaksanaan lelang dari konvensional menjadi berbasis internet. Pelaksanaan lelang yang dahulu harus dihadiri oleh peserta lelang, kini dapat dilakukan melalui sebuah e-Marketplace Auction, pada halaman website lelang.go.id. Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun pada praktiknya, proses lelang berbasis internet masih kurang sempurna karena belum diaturnya mengenai penerbitan Risalah Lelang Elektronik, sehingga Pihak yang berkepentingan harus datang ke KPKNL untuk mendapatkan Kutipan dari pihak Minuta Risalah Lelang yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atau Kepala KPKNL. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan, meliputi apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam proses lelang melalui Platform e-Marketplace Auction pada halaman website (lelang.go.id.) berdasarkan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dipeoleh Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis Surat Yang Berharga berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Namun, dapat dikecualikan dan dibolehkan untuk Akta Autentik diterbitkan dalam bentuk elektronik khusus untuk Akta Autentik yang telah diatur dalam ketentuan lain yang memperbolehkan akta tersebut diterbitkan, dan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.]]>
Copyrights © 2024
