<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada kasus pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dan bagaimana persyaratan dasar pemekaran kecamatan diatur dalam Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah proses pemekaran Kecamatan Halong sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran Kecamatan Halong telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar yang ditetapkan, tetapi ada beberapa masalah dalam menjalankan proses tersebut, terutama terkait dengan demografi dan ketersediaan sarana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pembentukan pemekaran kecamatan yang efektif. Diharapkan temuan ini akan membantu evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemekaran wilayah Indonesia]]>
Copyrights © 2024
