<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali atas kebijakan perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Undang-Undang perseroan yang dapat diimplemetasikan dalam akta pendirian perseroan serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam mencegah tindakan yang bisa merugikan mereka. Selain itu menyoroti pentingnya implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk melindungi pemegang saham non pengendali. Dalam konteks ini, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham non pengendali.]]>
Copyrights © 2023
