RELEVANSI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Candra Dewi, Ni Putu Febriana
Martana, Putu Ade Harriestha

Kertha Semaya
Vol 12 No 7 (2024)

Asas umum hukum acara dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana serta menganalisis keterkaitan asas praduga tak dengan hak asasi manusia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asas praduga tak bersalah dapat ditemui dari rumusan pasal yang ada pada beberapa ketentuan undang-undang, salah satunya yaitu pada Kitab.Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada prosedur peradilan pidana, aparat penegak hukum harus melakukan prosedur penanganan tertentu terhadap tersangka atau terdakwa pidana yang mencerminkan implementasi penegakan hukum hak asasi manusia. Terdakwa atau tersangka memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum juga harus menghormati serta memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa. ABSTRACT The general principle of procedural law is known as the presumption of innocence. The purpose of writing this research is to analyze and identify applications as presumption of innocence which includes procedures for treating legal officers or suspects in the administration of criminal justice and to analyze the relationship between the presumption of innocence and human rights. In writing this research, the research method used by the author is a normative juridical research method, namely by studying library materials and the statutory restriction approach. The results of the study show that the existence of the presumption of innocence can be found from the formulation of articles contained in several statutory provisions of the law, one of which is the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the process of criminal justice, law enforcement officials must carry out certain handling procedures for suspects or defendants of criminal acts that reflect the implementation of human rights law enforcement. The defendant or suspect has the same position before the law, therefore law enforcement officials must also respect and fulfill the rights of suspects or defendants.