Kertha Semaya
Vol 12 No 9 (2024)

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK ATAS DASAR TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi (Unknown)
Sudiarawan, Kadek Agus (Unknown)



Article Info

Publish Date
17 May 2024

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan meneliti dan menganalisis pengaruh kekuatan akta autentik berdasarkan transaksi elektronik untuk menyelesaikan perkara hokum pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif sebab fokus penelitiannya beracuan pada kosong norm pada Pasal 184 KUHAP yang belum diatur kedudukan akta berbasis digital bila dikualifikasikan sebagai alat bukti. Hasil pembahasan dari tulisan ini adalah pertama, mekanisme pembuatan akta Notaris atas dasar transaksi electronic yang dilakukan Notaris bisa menyertakan Certification Authority (CA) atau Trusted Third Party (TTP) dengan layanan kriptografi dan PKI (public key infrastructure). Pola ini tergolong aman dan bisa mengakomodasi cyber notary. Kedua, kedudukan akta guna memeriksa perkara hokum pidana, yaitu alat-bukti tertulis yang memiliki kedudukan sama seperti alat-bukti lainnya. Perihal ini disebabkan untuk memeriksa perkara hakim bisa menentukan putusan bila diperoleh minimal dua pembuktian dan berdasar keteguhan hakim dalam mencermati fakta-fakta dipersidangan. ABSTRACT This paper was made with the aim of studying and analyzing the evidentiary power of authentic deeds on the basis of electronic transactions in the settlement of criminal cases. The research method carried out is normative legal research because the focus of the study departs from the void of norms in Article 184 of the Criminal Procedure Code which has not regulated the position of authentic deeds in electronic / digital form if qualified as evidence. The result of the discussion of this paper is first, the process of making a Notary Deed on the basis of electronic transactions carried out by Notaries can involve a Certification Authority (CA) or Trusted Third Party (TTP) using a cryptographic system and PKI (Public Key Infrastructure). This system is considered safe and can accommodate cyber notary. Second, the position of the notary deed in the examination of criminal cases is a letter evidence that is the same position as other evidence. This is because in the examination of criminal cases, judges can decide a case if there are at least two pieces of evidence and based on the judge's belief by looking at the facts in the trial.

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

kerthasemaya

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema ...