<![CDATA[Desentralisasi fiskal menyebabkan pemisahan kewenangan pemajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan penerimaan sektor perpajakan tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat. Terdapat penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh pajak daerah pada kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Indonesia. Objek yang diteliti adalah kabupaten dan kota di Indonesia yang berjumlah 504 kabupaten/kota sepanjang 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018 s.d. 2021. Analisis dilakukan dengan regresi data panel. Pajak daerah menjadi variabel bebas, kemudian ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio sebagai variabel terikat. Selain pajak daerah, penelitian ini juga menggunakan belanja modal, jumlah penduduk, dan PDRB sebagai variabel kontrol. Hasil analisis menunjukan kinerja pengumpulan pajak daerah dalam rentang tahun 2018 – 2021 belum memberikan efek yang diharapkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pajak daerah belum dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD maupun APBD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan semakin efektif, efisien dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah.]]>
Copyrights © 2024
