<![CDATA[Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan James Anderson berupa evaluasi kebijakan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan karena kebijakan ini memiliki fokus terhadap lingkungan hidup Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih ditemukan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran ternama. Hal ini tentunya berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif. Pencemaran lingkungan juga masih terjadi karena kurangnya pengawasan yang belum merata Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain itu sanksi-sanksi yang tertuang dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas formalitas belaka tanpa pernah diimplementasikan bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Sama halnya dengan sampah plastik yang jumlahnya masih fluktuatif. Oleh karena itu, Perwal ini dinilai masih belum bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan dilihat berdasarkan kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal]]>
Copyrights © 2024
