<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dilakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi dan meninjau upaya hukum kasasi tersebut dari doktrin corporate rescue. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dengan pendekatan statutory approach, yaitu pendekatan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 atas adanya upaya hukum lanjutan pada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menguji penerapan hukum atas putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga. Di sisi lain, upaya hukum lanjutan ini masih linear pula dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditujukan untuk membuat proses likuidasi atas harta debitur untuk membayar utang, namun belum mengadopsi adanya cara-cara untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perlu adanya pendekatan lain dalam hal ini seperti pengadopsian doktrin corporate rescue dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan upaya kepailitan dijadikan sebagai ultimum remedium. This research is intended to identify the execution of suspension of debt decisions that allows further legal remedies through cassation and to review the cassation legal remedies from the corporate rescue doctrine. The research method used in this research by the author is a juridical normative method with statutory approach, in which the approach to the laws and regulations, concepts and cases. The result of this research shows that legal consideration in Constitutional Court’s Decision Number 23/PUU-XIX/2021 of legal remedies in suspension of debt’s court decision is to give chances to debitor and creditor in testing the legal implementation of the commercial court’s decision in the first stage. On the other side, the legal remedy is linear to the spirit of Law Number 37/2004 regarding Bankruptcy and Postponement of Debt Obligations that is intended to create a process of liquidation on debitor’s assets to settle debts, but haven’t adopted any methods to keep the business’s continuation. Another approach is needed, such as adopting the corporate rescue doctrine in the law, with intention to save the company from bankruptcy and bankruptcy will be the ultimum remedium.]]>
Copyrights © 2023
