<![CDATA[Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bentuk kewajiban pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga informasi mengenai bansos menjadi hal yang penting untuk diakses masyarakat. Padahal masa Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terbatasnya ruang interaksi informasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan adaptasi model pelayanan publik yang baru. Terkait informasi Bansos, tepat setahun sebelum pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diproyeksikan untuk menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi. Namun, inovasi yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini masih belum mempertimbangkan ketimpangan digital yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta menengah ke bawah. Fitur pengecekan BST dalam aplikasi JAKI pada kenyataannya masih belum dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat miskin kota dan tidak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi Bansos. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan akses informasi yang terjadi pada sejumlah penerima BST dengan meninjau dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan daerah penerimaan bansos tertinggi. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori urban tekno-politik dengan meninjau permasalahan yang terjadi melalui elemen-elemen utamanya. Temuan yang diperoleh menunjukan bahwa rezim urban tekno-politik telah mendorong pemerintah untuk mengedepankan penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan digital yang terjadi]]>
Copyrights © 2023
