<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah serta upaya penyelesaiannya. Metode Penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana lebih menjelaskan apa yang menjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Sat Pol PP dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Merangin antara lain terdiri dari: peran penertiban, peran penyuluhan, peran penindakan dan peran pembinaan. Dalam penertiban hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin terdiri dari: Kurangnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin, kurangnya kemampuan anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari beberapa masyarakat terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu dengan peningkatan kemampuan anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan daerah dengan cara mengadakan sosialisasi serta memberikan penyuluhan secara berkala dan rutin.]]>
Copyrights © 2023
