<![CDATA[Muhammad Farhan Al-Rafly, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mfarhanar@student.ub.ac.id Abstract This research studies the implementation of overtime work and work-from-home schemes in two companies following the outbreak of COVID-19 in Indonesia and the social restrictions and work- from-home policies required by the WHO for the government to implement with an empirical method. The research results reveal that the guarantee of the right to overtime pay for those working from home during the pandemic is not generally outlined in Job Creation Law and the Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Temporary Work Agreements, Outsourcing, Work Time, Break Time, and Layoffs. However, the conditions where a company implements either work-from-home or work-from-office schemes should not abolish the inherent rights of employees to receive decent wages as referred to in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This clause was followed by the enactment of Law Number 13 of 2013 concerning Labor (as amended to Job Creation Law). Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) does the Job Creation Law guarantee the right to overtime pay for workers working from home during the COVID-19 pandemic? (2) what legal protection is given to ensure that those working from home receive overtime pay? This research employed empirical juridical and socio-juridical methods and used primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with PT. Langgeng Aman Mandiri and PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Keywords: Covid-19 Pandemic, Guaranteed Right to Wages, Work from Home AbstrakTulisanan ini mengangkat permasalan ketika Wabah covid-19 menyebar ke seluruh Indonesia sehingga WHO menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah pandemi yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan (PSBB) dan WFH. Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai penerapan kerja lembur dalam pola kerja work from home pada dua perusahaan dengan metode penelitan empiris hasil penelitian menunjukkan Jaminan Hak atas Upah Lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19 secara umum telah belum ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun, perkembangan model kerja bagaimanapun seperti Work From Home atau Work From Office tidak dapat menghapus hak-hak yang melekat pada buruh salah satunya adalah Upah yang layak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Klausul ini yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan (Sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja). Berdasarkan hal ini rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjamin hak atas upah lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19. (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum berupa jaminan bagi Pekerja yang melakukan Work From Home agar memperoleh Upah lembur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis, data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer didapat dengan wawancara di dua perusahaan PT. Langgeng Aman Mandiri dan PT. Charoen Pokpand Indonesia Tbk. Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Upah, Kerja Dirumah, Pandemi Covid-19]]>
Copyrights © 2022
