<![CDATA[Konsep electronic governance dibuat dalam rangka pemenuhan pemerintah agar pengelolaan dan kebutuhan publik dalam pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, iefektif serta terbuka. Electronic governance sendiri adalah penggunaan jaringan internet guna menyebarkan layanan dan informasi mengenai pemerintah terhadap masyarakat luas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkembang beberapa tahun kemudian, tahun 2014 diresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 itahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, yang dikembangkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif idengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-health juga membantu para staff puskesmas seperti memudahkan petugas dalam pelaporan data kesehatan bulanan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan data rekam medis pasien lebih akurat dan petugas dapat membuat rujukan online kepada pasien yang membutuhkan.]]>
Copyrights © 2024
