<![CDATA[Pada tahap kampanye pemilu ada pembatasan berdasarkan lokasi atau tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma a quo yang diajukan oleh dua Pemohon. Para Pemohon mendalilkan objek permohonan a quo mengakibatkan kerugian konstitusional terkit hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, permohonan ini dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralias ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan norma pokoknya, ditemukan kesalahan teknis dalam perumusan penjelasan norma a quo dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita dengan memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan tersebut akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat para ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021. Kata Kunci: Putusan MK, Kampanye Pemilu, Netralitas ASN.]]>
Copyrights © 2022
