<![CDATA[Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan guna menindak segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum aparatur perangkat desa untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, mengungkap faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian Penulisan Karya Ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif menggunaan teori kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa disebabkan oleh tiga faktor antara lain: faktor regulasi kewenangan pembangunaan desa, faktor kepala desa, faktor masyarakat. Hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor ekternal, seperti: tersangka tidak kooperatif (tidak mau bekerja sama) dan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Solusi untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal, melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Penyalahgunaan kewenangan]]>
Copyrights © 2024
