<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris terhadap putusan no 235/G/2019/PTUN.JKT. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan kasus atau Case Approach. Menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data memakai teknik deskriptif. Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang didasari atas gugatan yang dilayangkan oleh Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N sebagai Notaris secara tidak hormat; dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya “Objek Gugatan” telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu ada beberapa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dilanggar. Kata Kunci : Notaris, Pencabutan Pemberhentian Notaris, Putusan Hakim.]]>
Copyrights © 2022
