Diponegoro Private Law Review
Vol 6, No 2 (2022): DPLR

Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri

Adz-hiya, Secha Wulida (Unknown)
Rizhani, Nabila Selvira (Unknown)
Halimah, Siti Nur (Unknown)
Nirwana, Ria (Unknown)



Article Info

Publish Date
26 Dec 2023

Abstract

Pandangan makna penting perdagangan internasional bagi negara berkembang di Indonesia. Sektor utama industri terletak pada penyesuaian ekspor dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan bebas menjadi isu yang berkaitan dengan proteksi pada produk industri memuat hasil produk dari karya intelektual. Produk hasil karya intelektual yang diciptakan manusia salah satunya yaitu desain industri. Peran penting desain industri seiring perkembangannya dapat berpengaruh pada keberhasilan perdagangan serta perindustrian dalam suatu negara. Desain industri menjadi alat penambahan nilai tinggi dalam perekonomian industri. Hague system yang sebagai inovasi dalam desain industri seharusnya diratifikasi dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia untuk tambah menguatkan perlindungan atas desain industri. Namun sampai sekarang Indonesia belum melakukan ratifikasi hague system sebab nantinya harus dilakukan perubahan undang undang perihal hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait regulasi hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kajian ini berupaya agar terdapat pembaharuan hukum di Indonesia guna memproteksiĀ  hak kekayaan intelektual bidang desain industri.Kata kunci: Desain industri, Hak kekayaan intelektual, Produk

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

dplr

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan ...