<![CDATA[Based on Law Number 22 of 2022 concerning corrections as an amendment to Law Number 12 of 1995, the correctional system is an order regarding direction and boundaries as well as methods for implementing correctional functions in an integrated manner. The Director General of Corrections issued a policy granting integration rights which is expected to be able to reduce the problem of excess capacity. This study aims to measure the effectiveness of the policy of granting integration rights in each correctional institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. The research used by the author is a qualitative research method with a descriptive approach. The data needed in this research is in the form of secondary data and primary data obtained through surveys, interviews with Corrections Division employees, documentation, and then conclusions are drawn regarding the problems studied. Furthermore, the results of this research are the effectiveness of the policy of granting integration rights in each Correctional Institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. This can be seen through the policy effectiveness indicators put forward by Richard Matland in Kadji (2015:78). The accuracy of the policy is used as a benchmark for the issuance of the policy. So that the policy can be said to be appropriate or not in dealing with the problem. Accuracy of implementation is carried out to measure the extent to which the policies that have been formed have achieved the goals, service standards and plans that have been set. Target accuracy is carried out to assess the results of the applicable policy objectives. Finally, environmental accuracy is measured through the applicable policy environment and the external environment such as community support for inmates. Abstrak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Studi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang diperloleh melalui survey, wawancara pegawai Divisi Pemasyarakatan, dokumentasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh oleh Richard Matland dalam Kadji (2015:78). Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dikatakan sudah tepat atau tidak dalam menangani permasalahan. Ketepatan pelaksanaan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan target dilakukan untuk menilai hasil dari tujuan kebijakan yang berlaku. Terakhir, ketepatan lingkungan diukur melalui lingkungan kebijakan yang berlaku dan lingkungan eksternal seperti dukungan masyarakat bagi warga binaan. Kata kunci: Kemenkumham Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Integrasi]]>
Copyrights © 2024
