Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Journal of Lex Philosophy (JLP)
Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni pada rana empiris (law in action). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa kasus telah disimpangi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana baik Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Hakim pada Mahakamah Agung. Ada beberapa faktor yang yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Pertama, faktor aturan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, dan beberapa Surat Edaran Mahakamah Agung tentang penanganan perkara narkotika. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu Penuntut Umum serta Hakim itu sendiri. The research objective is to analyze the application of special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics carried out by Judges in handing down sentences, and to analyze what factors influence Judges in handing down decisions under special minimum provisions in narcotics crime cases. This research uses empirical juridical research, namely in the empirical realm (law in action). The results of this research show that the special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have in several cases been deviated by Judges in imposing criminal penalties, both Judges at the District Court, High Court and Judges at the Supreme Court. Several factors influence judges in imposing sentences below the special minimum provisions in narcotics crime cases. First, the regulatory factor, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics itself, and several Circular Letters from the Supreme Court regarding the handling of narcotics cases. Second, law enforcement factors, namely the Public Prosecutor and the Judge himself.