<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan fokus hak pelayanan publik oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang diterapkan antara lain teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dan teori hambatan implementasi George Edward III. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut melibatkan kepentingan yang terkena dampak, tingkat perubahan, tempat pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dialokasikan. Tantangannya mencakup komunikasi yang tidak efektif, terbatasnya sumber daya keuangan dan manusia, kurangnya motivasi para pejabat, dan birokrasi yang rumit. Upaya untuk menyediakan akomodasi, bantuan, dan dukungan sosial yang memadai sudah terlihat jelas, namun kendala seperti kurangnya kefasihan bahasa isyarat dan bantuan terjemahan masih belum tersedia]]>
Copyrights © 2024
