<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji urgensi perubahan status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persoalan utama adalah keterlambatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan mengubah bentuk hukum melalui perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan banyak BUMD belum menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau Perseroda, yang harus dilakukan melalui perda. Meski Undang-Undang memberi tenggat waktu 3 tahun hingga 2017, banyak DPRD dan Kepala Daerah belum melakukan analisis dan pembahasan. Tidak adanya sanksi dan baru disahkannya Peraturan Pelaksana pada 2017 menjadi kendala. Sebagai contoh, dari 416 BUMD penyedia air minum di Indonesia, hanya 166 yang telah mengubah bentuk hukum pada 2021. Abstract This research aims to examine the urgency of changing the status of Legal Entity for Regional Companies after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 Year 2017 on BUMD. The main issue is the delay of the Regional Government and DPRD in discussing and changing the legal form through local regulations. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that many BUMDs have not adjusted their legal form to Perumda or Perseroda, which must be done through local regulations. Although the law gives a 3-year deadline until 2017, many DPRDs and Regional Heads have not conducted analyses and discussions. The absence of sanctions and the enactment of the Implementing Regulations in 2017 are obstacles. For example, of the 416 BUMDs providing drinking water in Indonesia, only 166 had changed their legal form by 2021.]]>
Copyrights © 2024
