<![CDATA[This study aims to determine the legal impact of the National Capital Plan's Land Freezing Policy on land owners who will make the transition. The problem is what is the legal impact of the National Capital Plan land freezing policy on land owners who will make the transition? This research includes normative legal research. Data in this research was collected using document/library studies and interviews which were processed in a descriptive-qualitative manner using a statutory approach. The results of this research show that the reservation policy in the National Capital Region of East Kalimantan has a regulatory impact, both positive and negative, on landowners who wish to transfer their rights. In essence, people cannot transfer their land even though they already have strong rights and reasons to sell their land, and these reasons are not what the government is worried about. So several things then give rise to legal uncertainty and several values related to land acquisition that conflict between one regulation and another. The government needs to be more specific and mature in formulating policies so that they do not appear authoritarian and reactionary, while at the same time organizing the process of transferring land in the Capital Planning Area to a task force, one of which is conducting investigations.Key Word: Legal Impact, Land Transfer, Land Freezing Policy, National Capital Plan AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Hukum Kebijakan Pembekuan Lahan Rencana Ibu Kota Negara terhadap Pemilik lahan yang akan melakukan peralihan. Permasalahannya adalah Bagaimana dampak hukum dari kebijakan pembekuan lahan Rencana Ibu Kota Negara terhadap Pemilik lahan yang akan melakukan peralihan? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara yang diolah dengan cara Diskriptif-Kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan reservasi di Kawasan Ibu Kota Negara Kalimantan Timur mempunyai dampak regulasi, baik positif maupun negatif, terhadap pemilik lahan yang akan mengalihkan haknya. Pada pokoknya masyarakat tidak dapat mengalihkan lahan miliknya padahal sudah memiliki alas hak dan alasan yang kuat untuk menjual lahannya, dimana alasan tersebut tidak seperti yang pemerintah khawatirkan. Jadi terdapat beberapa hal yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan beberapa nilai terkait pengadaan tanah yang bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pemerintah perlu lebih spesifik dan matang dalam merumuskan kebijakan agar tidak terkesan otoriter dan reaksioner, sekaligus menata secara jelas proses pengalihan tanah Daerah Perencanaan Ibu Kota ke dalam gugus tugas yang salah satunya melakukan investigasi. Kata-kata Kunci: Dampak Hukum, Peralihan Lahan, Kebijakan Pembekuan Lahan, Rencana Ibukota Negara]]>
Copyrights © 2023
