<![CDATA[Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi paguanggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. Dinas pekerjaan umum merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum, sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Metode penilitian dalam menyusun laporan tugas akhir ini yaitu deskriptif kualitatis. Berdasarkan hasil yang diperoleh prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung penerapannya belum sesuai dengan karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.]]>
Copyrights © 2016
