IMPLIKASI YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HASIL PEMILIHAN UMUM

Thohari, Ahmad Ahsin
Zaifa, Gilang Abi

Semarang Law Review
Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober

The right of inquiry of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is the authority to investigate specific issues deemed significant and requiring clarification. This authority is regulated by Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the DPR has the right to investigate matters considered important and in need of clarification. The right of inquiry is actually related to the parliamentary system of government as a mechanism for overseeing the government. The purpose of this writing is to understand the use of the DPR's right of inquiry against the General Election Commission (KPU) and the implications of the DPR's right of inquiry on the election results. The research method used is normative research, employing legal and conceptual approaches. The results of this research indicate that the DPR's right of inquiry can be applied to the KPU as part of the government, despite its status as an independent institution. This is because the KPU is a state auxiliary organ, an institution of the state that carries out specific government functions and tasks, namely organizing elections. Furthermore, the right of inquiry cannot entirely annul election results. The right of inquiry cannot directly invalidate the results of general elections, but it can have legal implications when the inquiry's findings serve as evidence of irregularities in the electoral process. The DPR's decision on the inquiry can be submitted to the Constitutional Court as evidence that strengthens claims of irregularities, ultimately resulting in the annulment of election results.AbstrakHak angket DPR RI merupakan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap isu tertentu yang dianggap signifikan dan membutuhkan klarifikasi. Kewenangan ini diatur oleh Pasal 20A UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa DPR memiliki hak untuk menyelidiki masalah yang dianggap penting dan memerlukan klarifikasi. Hak angket sebenarnya berkaitan dengan sistem pemerintahan parlementer sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagaimana implikasi hak angket DPR terhadap Hasil Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hak angket DPR dapat dilakukan terhadap KPU sebagai pihak dari pemerintah meskipun statusnya sebagai lembaga independen. Hal ini karena KPU merupakan state auxiliary organ yang merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tertentu yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian hak angket tidak sepenuhnya dapat membatalkan hasil pemilu. Hak angket tidak dapat secara langsung membatalkan hasil pemilihan umum, tetapi dapat memiliki dampak hukum ketika hasil angket ditemukan sebagai bukti kecurangan dalam pemilihan umum. Keputusan DPR atas angket dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti yang memperkuat klaim kecurangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan hasil pemilihan.