<![CDATA[Tulisan ini mengajak pembaca untuk menganalisis keberadaan diskresi dengan tidak terbatas pada hukum positif yang biasa dipergunakan oleh pendekatan hukum administrasi negara, melainkan dari sudut pandang hukum kodrat yang secara filosofis diisi oleh nilai-nilai ideologis seperti Pancasila sebagai sebuah recht ide negara yang bersifat lebih luas serta mendasari substansi aturan yang terkandung dalam hukum positif tersebut. Dengan mempergunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan teoretis-konseptual, tulisan ini mengklaim bahwa untuk mengatasi persoalan diskresi, diperlukan dua langkah terobosan, yakni menempatkan diskresi dalam kerangka hukum kodrat yang berbasis pada Pancasila dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bukan lagi kepada muatan atau isi diskresi, tetapi kepada pejabat pemerintah sebagai pengguna diskresi itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga menyarankan agar pemerintah lebih memerhatikan Indikator Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan diskresi.]]>
Copyrights © 2024
