Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Taufik, Luthfi Imam

Uniku Law Review
Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW

Honorary workers often experience injustice at work. This is indicated by the life of honorary workers who are far from prosperous. These honorary staff are really needed in every regional government agency to assist with the duties of the State Civil Apparatus so that the obligations of these honorary staff are the same as those of the State Civil Apparatus but earn an income below the regional minimum wage for Kuningan Regency. So a problem formulation emerged on how to regulate and legal protection for honorary staff in Kuningan Regency. This research aims to examine legal regulations and protection for honorary workers in Kuningan Regency. This research uses a Juridical-Empirical research method. The results of the research show that the regulation of honorary staff as workers is regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Personnel Principles, Number 98 of 2000 Government Regulations on the Formation of Civil Servants, and specifically in Government Regulation Number 48 of 2005 concerning the Appointment of Honorary Personnel. Becoming a Civil Servant, Kuningan Regent Regulation Number 30 of 2018 concerning Management of Non-Civil Servant Personnel in the Kuningan Regency Government Environment. Honorary workers receive preventive protection in the form of health insurance, repressive protection in the form of work accident insurance, death insurance, and legal aid. In conclusion, the regulation of honorary staff has been regulated in statutory regulations, then legal protection for honorary staff in Kuningan Regency is divided into 2 forms, namely preventive legal protection and reflexive legal protection. Suggestions, the government should reform the law in order to develop the welfare of honorary workers so that in the future honorary workers in Indonesia can prosper, receive a fair and decent salary in accordance with their workload and responsibilities, give priority to honorary workers to be appointed as Civil Servant Candidates or Government Employees with a Work Agreement (PPPK).   Tenaga honorer sering mendapatkan ketidak adilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang jauh dari kata sejahtera. tenaga honorer ini sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajiban tenaga honorer ini sama dengan Aparatur Sipil Negara tetapi mendapatkan penghasilan dibawah upah minimum daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Nomor 98 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Formasi Pegawai Negeri Sipil, dan secara spesifik datur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Tenaga honorer mendapatkan perlindungan secara preventif berupa mendapatkan mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan secara represif berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Kesimpulan, Pengaturan tenaga honorer sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2 bentuk, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Saran, pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum agar dapat mengembangkan kesejahteraan terhadap tenaga honorer agar kedepannya tenaga honorer di Indonesia dapat sejahtera, memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK).