<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana asal (predicate crime), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal tersebut. Salah satu tindak pidana asal yang paling dominan melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana penipuan. Hal ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa penipuan, berdasarkan Putusan Nomor 6053K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan perkara. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dengan terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan pidana, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.]]>
Copyrights © 2024
