Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Collaborative Governance pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Koisin, Edoardus Koisin

Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Vol 14, No 2 (2024)

This study aims to analyze the implementation of the collaborative governance model in efforts to alleviate poverty in the Tanimbar Islands Regency, Maluku Province. The collaborative governance model involves various stakeholders, including the local government, private sector, community, academics, and media, who collaborate to address poverty issues effectively and efficiently. This research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and document study. The results show that the implementation of collaborative governance in Tanimbar Regency is underway but has not yet been fully optimized, particularly in terms of collaboration between stakeholders in poverty alleviation efforts. Poverty alleviation measures are still partial and lack clear goals and targets, with programs such as sustainable community economic empowerment not yet achieving optimal outcomes. Based on these findings, this study offers recommendations for the local government to improve poverty alleviation efforts in the Tanimbar Islands Regency.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model collaborative governance dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Model collaborative governance melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Masyarakat, Akademisi, dan Media, yang berkolaborasi untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini megunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance di Kabupaten Tanimbar sudah berjalan tetapi belum optimal dalam aspek kolaborasi antara pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanggulangan kemiskinan, penangulangan kemiskinan yang sifatnya parsial tanpa memiliki tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan yang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal lagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.