<![CDATA[AbstractThe enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.Keywords: omnibus law; notariesAbstrakDisahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.Kata kunci: cipta kerja; notaris]]>
Copyrights © 2023
