<![CDATA[Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, penerbitan sertifikat ganda akibat kelalaian BPN menimbulkan masalah hukum yang signifikan, yang dapat mengakibatkan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelalaian yang dilakukan oleh BPN dalam penerbitan sertifikat ganda dan menganalisis konsekuensi yuridis dari penerbitan sertifikat tersebut, serta langkah-langkah penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus hukum, yaitu menganalisis Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn sebagai kasus yang relevan, serta membandingkan regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian BPN dalam menerbitkan sertifikat ganda disebabkan oleh kurangnya prosedur yang ketat dan pengawasan. Ketiadaan Berita Acara terkait penerbitan sertifikat ganda menjadi faktor utama dalam terjadinya sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPN memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepastian hukum atas tanah. Penerbitan sertifikat ganda akibat kelalaian BPN tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Diperlukan reformasi dalam sistem pendaftaran tanah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.]]>
Copyrights © 2024
